Wajah Baru Perkara Perceraian

WAJAH BARU PERKARA PERCERAIAN DI LEMBAGA PERADILAN AGAMA

(Oleh; Muh. Ilham, Lc, M.H)

Hakim pada Pengadilan Agama Serui Kelas II

Dengan diterbitkannya surat Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, perihal “Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” tertanggal 24 Mei 2021, yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di seluruh Indonesia, merupakan sebuah terobosan yang (menurut saya) harus diapresiasi setinggi-tingginya. Terlepas dari pro dan kontra oleh sebagian hakim tentang segala hal-ihwal yang ada pada surat tersebut, baik ditinjau dari segi yuridis formil maupun materil, yang jelasnya, sifat “Penting” yang tercantum dengan jelas pada pada bagian sudut kiri surat tersebut adalah demikian nyatanya dan seharusnya. Bahwa substansi dan tujuan dari surat tersebut memanglah penting dan harus untuk segera dilaksanakan.

            Surat tersebut terdiri dari 21 halaman, melampirkan blanko atau format khusus pada perkara perceraian, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak, baik pada persidangan secara e-court maupun format surat gugatan yang persidangannya hendak dilaksanakan secara manual. Terdapat beberapa kolom posita dan petitum yang sudah tersedia, mulai dari identitas, jumlah anak, posita tentang seberapa lama suami isteri telah pisah rumah, seberapa lama suami telah melalaikan kewajibannya,  hingga kolom untuk menentukan jumlah rupiah yang akan dituntut oleh sang istri kepada sang suami. Mengenai jumlah rupiah atau barang berharga apa yang akan dituangkan oleh para pihak, dalam surat tersebut tidak ada penjelasan maksimum atau minimum nominal. Soal nominal tergantung kemauan para pihak, pun yang akan menentukan adalah majelis hakim di persidangan, tak diisi pun juga tak dipaksakan.

Secara tersirat, kolom kosong tersebut menurut saya merupakan sebuah instrumen pengenal dan penawaran kepada para pihak berperkara tentang sederetan nafkah yang dapat dituntut oleh sang istri kepada sang suami melalui pengadilan agama, baik itu berupa nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau, bahkan penentuan hak pengasuhan dan nafkah anak.

Agar tuntutan pembayaran atas nafkah-nafkah tersebut dapat tereksekusi dengan baik, maka Akta Cerai sang suami yang ditahan oleh Panitera pengadilan merupakan jaminan. Akta cerai itulah yang merupakan bukti otentik[1] tentang status seseorang yang telah bercerai dan juga dijadikan syarat oleh KUA untuk dapat menikah lagi. Sekiranya untuk menghindari adanya pembatalan nikah yang hendak dilangsungkan di kemudian hari, maka Akta Cerai harus diserahkan terlebih dahulu oleh mantan suami yang kini berstatus duda kepada KUA sebelum ia menikah lagi.[2] Akta cerai ini menjadi jaminan hingga sang mantan suami melunasi segala nafkah yang diajukan oleh sang istri yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Soal besar atau tidaknya jumlah nominalnya, berat atau tidaknya rasanya, ikhlas atau tidaknya, intinya harus terbayarkan sebelum Akta Cerai diberikan oleh Pengadilan Agama.

Rupanya menarik, karena praktik yang terjadi pada perkara perceraian yang diproses di lembaga peradilan agama sebelum diterbitkannya surat tersebut di atas, pada umumnya hanya bertitik fokus pada pemutusan pernikahan antara pasangan suami-istri, baik dalam perkara cerai gugat, maupun pada perkara cerai talak. Format gugatan yang disediakan oleh pengadilan (dalam hal ini melalui Posbakum) atau melalui aplikasi gugatan mandiri[3], hanya bertitik fokus pada petitum yang menjatuhkan talak satu bain (seharusnya bainunah) sughra jika cerai gugat atau mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i jika cerai talak. Jadi, para istri-istri yang di luar sana, yang mungkin hendak “balas dendam” dan ingin menghukum suaminya lewat blanko itu, dengan hormat saya persilakan untuk mencantumkan angka-angka rupiah atau bahkan barang-barang berharga yang diinginkan pada kolom yang tersedia, yang tidak ada seorang pun


[1] Pasal 84 ayat (10, (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[2]Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

[3]Lihat Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1322/DjA/HM.01/4/2020, tanggal 16 April 2020, perihal “Optimalisasi  Aplikasi Gugatan Mandiri”.

yang dapat membatasinya. Soal dikabulkan atau tidaknya, menjadi urusan Majelis Hakim di persidangan nanti.

Konsep demikian, adalah wajah baru pada perkara perceraian di lembaga peradilan agama, yang sebelumnya para pihak tidak tahu-menahu tentang adanya nafkah iddah, mut’ah, dan sebagainya, kini menjadi paham. Yang sebelumnya tidak mengenal kecuali melalui kuasa hukum, atau penjelasan majelis di persidangan, kini secara tersirat telah diperkenalkan. Yang sebelumnya melalui ex officio majelis hakim, kini seolah datang dari inisiatif para pihak sendiri, yang tentunya dimotori dengan blanko kosong itu. Blanko gugatan itu menjadi penting, seolah menjadi sugesti positif dan sebuah instrumen khusus yang disuguhkan kepada setiap istri yang sekiranya hendak melampiasakan kekesalan pada sang suami yang dianggap melakukan penelantaran rumah tangga selama pernikahan berlangsung dengan sejumlah pembayaran nafkah.

Saya tiba-tiba teringat dengan salah satu mantan pihak berperkara, yang kini telah beristri lagi setelah sebelumnya berperkara di pengadilan agama tempat saya ditugaskan; “kalo tidak hadir di persidangan, cepat selesai, toh?” celetuknya. Maksudnya mungkin persidangan secara verstek[1] itu singkat, akta cerai dapat segera diterbitkan untuk diambil, kemudian dapat menikah lagi. Dasar, lelaki!.  Entah dari mana doktrin hukum itu ia dapatkan. Lantas, seketika saya jelaskan tentang “wajah baru” peradilan agama tentang blanko yang disediakan tadi. Mendengar adanya kesempatan bagi sang istri untuk “menghukum” suaminya lewat pemenuhan nafkah pasca perceraian yang jumlahnya bisa saja merepotkan suami di kemudian hari, dan jaminannya pun saya jelaskan bahwa Akta Cerai milik sang suami akan ditahan oleh pengadilan agama hingga suami membayar lunas berapapun jumlah yang tertera dalam putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Seiring penjelasan saya, tampak raut muka lelaki itu berubah; “untung udah cerai duluan” kira-kira seperti itu.


[1] Lihat Pasal 125 HIR/149 R.Bg; ( Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

Rupanya banyak terjadi penyiasatan atau “politisasi” antara suami istri sebelum mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Apalagi jika sang suami memang kebetulan sarjana hukum, diarahkannyalah sang istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama, dan jadilah perkara tersebut menjadi “cerai gugat”. Sang suami pun terbebas dari nafkah iddah dan mut’ah,[1] karena perkara yang terdaftar adalah “cerai gugat”, bukan “cerai talak”. Padahal, tidak selamanya cerai gugat itu adalah sang istri yang nusyuz, pun sebaliknya tidak selamanya cerai talak itu sang suami yang nusyuz.

Praktik yang demikian, entah kenapa, rasa-rasanya menimbulkan kesan yang tidak elok di benak saya pribadi, peradilan agama khususnya pada perkara perceraian terkesan “sepele” di mata masyarakat (jika enggan berkata diremehkan). Perceraian seolah bisa dituntaskan hanya dengan sekadar “beratatap muka” di persidangan, bahkan terkadang dengan mendatangkan saksi yang walaupun kedua-duanya hanya “testimonium de auditu”; yang keterangan disampaikan di muka sidang semuanya berbasis “katanya”. Paling tidak dengan dua kali agenda sidang pertemuan, perkara perceraian sudah dapat diputuskan.

Dengan prosedur seperti itu, di mana letak akad pernikahan yang kuat atau yang biasa disebut dengan istilah mitsaqan ghalizan sebagaimana yang digambarkan oleh KHI[2] dan juga disebut oleh Allah swt dalam al-Qur’an?[3] ia seolah tidak tampak, tidak mempunyai kekuatan apa-apa dalam penerapannya di lembaga Peradilan Agama. Kemudian, sudah tepatkah praktik demikian adalah implementasi dari “asas mempersulit perceraian” yang dianut dan dikandung oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia? Jangankan dipersulit, justru selama ini kesannya malah “dipermudah”. Sungguh jauh panggang dari api. Di mana letak nilai-nilai sabda Nabi Muhammad saw yang menyebutkan bahwa “Perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah


[1]Lihat Pasal 149 huruf (b); Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

[2]Pasal 2 KHI, menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

[3]Lihat, Q.S, an-Nisa, Ayat 21.

Diksi yang dipakai oleh Nabi pada hadis tersebut adalah ism tafdhil[1], yang jika diartikan menjadi “paling” atau “sangat”. Artinya, perceraian adalah perkara yang paling dibenci, paling dimurkai, bukan sekadar dibenci atau dimurkai. Pada praktiknya, nyatanya bukan paling dibenci, tapi kesannya juga paling dipermudah, bahkan dipercepat penyelesaiannya. Entahlah!

Agak miris rasanya, karena bukan rahasia umum lagi, jika banyak istri di luar sana yang ditelantarkan oleh suaminya, akhirnya sang istri bekerja dan berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tidak ada sepeser pun tabungan yang ditinggal dan dititipkan oleh suami, atau berupa kiriman/transfer, belum lagi jika ternyata sang istri hanya seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), orang tua masih hidup tapi sudah sesepuh dan sakit-sakitan, nafkah lahir-bathin tidak terpenuhi, jiwa dan psikisnya kian hari terdzolimi. Kondisi demikian bisa saja berbulan-bulan dialami, atau bahkan bertahun-tahun di-ghosting oleh suaminya sendiri, yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan pergi bersama wanita idamannya. Nusyuz bin nusyuz, namanya!

Dengan kondisi demikian,  datanglah sang istri ke pengadilan agama setempat untuk menuntut keadilan. Blanko yang disediakan ternyata “hanya” menyiapkan petitum untuk memutuskan pernikahan. Perkara diputus secara verstek, selembar akta cerai pun di tangan. Selesai. Yang demikian adil, kah? Atau, karena yang diminta hanya memutuskan tali pernikahan, jadi hanya itu yang dikabulkan?[2].

Kiranya harus dipahami, bahwa kita selaku “Wakil Tuhan”, jangan menunuggu apalagi mengharap para istri yang terlantar di luar sana berinisiatif untuk meminta nafkah iddah, mut’ah serta nafkah lampau pada perkara cerai gugat. Mengapa?


[1]Isim tafdhil adalah isim yang dibentuk dari fiil dengan wazan أَفْعَلَ untuk menunjukkan bahwa terdapat dua sesuatu yang berserikat  dalam satu sifat tetapi pada salah satunya menunjukkan lebih/sangat. Lihat, Ahmad al-Ha>syimi>, al-Qawa>’id al- Lugoh al-As>asiyyah al-‘Arabiyyah (Beirut; Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012) h. 244.

[2]Lihat Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 183 ayat (3) R.Bg; yang menyatakan bahwa “seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”.

  • Pertama, banyak dari masyarakat pencari keadilan yang tidak tahu-menahu tentang istilah-istilah nafkah tersebut. Sehingga, sangat mustahil untuk mereka sampaikan di hadapan majelis hakim pada proses pemeriksaan.
  • Kedua, boleh jadi karena ketidakpahaman mereka terhadap nafkah tersebut, menganggap bahwa prosedur yang demikian mustahil untuk diwujudkan di pengadilan agama, atau justru jika mereka berinisiatif, hanya menambah masalah demi masalah sehingga perkara yang seharusnya lebih cepat selesai tapi malah tertunda berbulan-bulan. Yang mereka tahu, mereka hanya ingin cerai secepatnya, pokoknya tidak mau lagi menyandang status sebagai istri dari sang suami yang dianggap tidak bertanggung jawab itu. Lebih baik jadi janda daripada sebagai istri tapi malah ditelantarkan. Kira-kira demikian.
  • Ketiga, kalaupun mereka tahu dan paham tentang adanya tuntutan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, mungkin saja mereka tidak sepenuhnya percaya pada keadaan. Toh, suami yang diharap untuk pulang ke rumah saja tidak kunjung datang, kini diminta untuk membayar nafkah-nafkah tersebut. Logika mereka tidak sampai ke sana!

Oleh karena itu, dengan adanya penyeragaman blanko gugatan/permohonan pada perkara perceraian, paling tidak menjadi instrumen pengenal kepada para istri yang ditelantarkan oleh suami di luar sana. Bahwa ternyata ada pemenuhan hak berupa nafkah yang dapat dituntut oleh sang istri melalui Pengadilan Agama, dan itu dapat menolong situasinya yang sedang sulit pasca bercerai nanti. Diharapkan, dengan adanya beberapa nafkah yang harus dipenuhi oleh sang suami sebelum menerima Akta Cerai, menjadi sebuah instrumen hukum yang dapat mengubah mindset para suami-suami yang di luar sana yang selama ini terkesan menggampangkan perceraian, gemar menikah, menganggap enteng prosedur berperkara di pengadilan agama, dan sebagainya. Taji dan wibawa Pengadilan Agama pun diyakini semakin bermartabat. Bukan lagi terkesan sekadar “pengadilan janda” semata. Perkara perceraian akan menyita banyak perhatian dan keseriusan para pihak sebelum mereka benar-benar memutuskan tali pernikahan, bahkan sebelum menikah jika sederetan nafkah tersebut disosialisasikan ke khalayak umum. Paling tidak, meminimalisir sikap gegabah dan emosi sesaat yang terbutki banyak mendorong para pihak untuk menyodorkan sengketa rumah tangganya di pengadilan.

Kini, dengan adanya blanko gugatan yang diseragamkan oleh Badilag, jika “dimanfaatkan” oleh para istri yang selama ini merasa ditelantarkan, bisa saja menjadi sebuah wajah baru yang mengubah rasa perkara perceraian dari “perkara perdata tapi rasa jinayah”. Deretan nafkah itu, seolah menjadi dosa-dosa suami yang kini harus ditebus lunas sebelum menikah lagi. Atau justru jika terjadi kesulitan dalam hal pembayaran nafkah, menjadi momen penting untuk instrospkesi diri, dan akhirnya rujuk kembali.  Skema “bayar-tebus” seperti ini sebenarnya sudah tidak asing lagi dalam pernikahan, bukankah dalam isi sigat  taklik talak justru sang istrilah yang membayar kepada Pengadilan Agama atas talak khul’i yang diajukan? taklik talak merupakan sebuah instrumen yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, yaitu memberikan hak kepada istri untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan kepada sang suami manakala sang suami melanggar perjanjian dalam isi taklik talak yang diperjanjikan. Dalam fakta yuridis yang dihimpun dapat diketahui bahwa sejak tahun 1940 sampai sekarang, rumusan sigat taklik telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan mengenai syarat taklik yang berlaku di Indonesia sejak sebelum merdeka (1940) hingga setelah merdeka yakni sejak ditentukan oleh Departemen Agama RI pada tahun 1947, 1950, 1956, dan 1975 semakin menunjukkan kualitas syar’i>, yakni mempersukar terjadinya perceraian dan sekaligus melindungi istri dari perbuatan sewenang-wenang suami.[1] Tapi lagi-lagi soal rasa keadilan dan kepatutan yang akan diterima oleh para pihak dari sebuah putusan perceraian. Di mana letak keadilan itu jika pembayaran justru dibebankan dari pihak yang diterlantarkan?


[1]Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 422-423.

Menjadi pertanyaan (jika enggan mengatakan kendala) serius, bagaimana menyikapi perkara cerai gugat yang diputus dengan verstek? Sebuah misal, andai kata seorang istri tak ternafkahi selama 3 tahun, nafkah terhutang dalam setiap bulan adalah 3 juta rupiah, kemudian dikali selama 36 bulan, maka total 108 juta rupiah yang harus dibayarkan suami untuk nafkah terutang. Belum iddah dan mut’ah, dan nafkah anak. Bisa-bisa hingga 150 juta yang harus ia persiapkan baru Akta Cerai ia terima. Bukankah pembebanan nafkah itu harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami?[1] Kini tak terbayang, harga selembar Akta Cerai menjadi fantastis!

Normatifnya demikian, bahwa pembebanan nafkah itu memang harus disesuaikan dengan kemampuan penghasilan/pendapatan suami. Menjadi rumit tatkala sang suami tidak hadir di persidangan tetapi di satu sisi hendak dibebankan kepadanya sederatan nafkah. Menjadi sia-sia pula tatkala sebuah putusan ternyata tidak dapat dieksekusi (non executable). Hal ini tentunya kembali sepenuhnya kepada Majelis Hakim, independensi dan kemerdekaan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan adalah mutlak untuk dilaksanakan.[2] Karena berapapun yang diminta oleh pihak Penggugat, jika ternyata Penggugatlah yang terbukti nusyuz, atau Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda, akhirnya menolak atau sekadar mengurangi angka yang tertera dalam petitum, mengapa tidak? Rasa-rasanya tidak mungkin juga Majelis Hakim membebankan kepada sang suami sejumlah pembayaran untuk ia berikan kepada istrinya yang nusyuz; sudah selingkuh, menelantarkan anak, tidak taat pada suami, menerima uang pula! Duh… Kondisi atas pembebanan pembayaran di luar kemampuan, pun seolah disikapi secara imperatif dalam petitum blanko surat edaran Badilag tersebut, yaitu dengan “diksi” yang digunakan; “menghukum”. Kata menghukum itu


[1]SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka (2) dalam menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka (16) sehingga berbunyi; Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, iddah,mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dankepatutan dengan menggali fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”

[2]Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

disambut dengan penahanan Akta Cerai milik suami. Yang namanya hukuman, memang lazimnya selalu di atas rata-rata kemampuan. Bukankah koruptor yang divonis penjara selama 5 tahun, pada dasarnya memang tidak mampu untuk menjalani hukuman itu? Jangankan 5 tahun, setahun saja rasa-rasanya memang tidak mampu. Bukankah seseorang yang dituntut ganti rugi dengan sejumlah pembayaran puluhan juta bahkan hingga milyaran rupiah pada perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memang tidak sepenuhnya rela, atau bisa jadi memang tidak mampu untuk membayar sejumlah yang dituntut itu?[1] Bukankah nusyuz itu adalah sebuah pelanggaran dalam beragama yang menyebabkan banyak kerugian terhadap salah satu pasangan, pendidikan anak, kesehatan anak, sosial, bahkan terhadap masa depan istri dan anak-anak? (Tapi kan ini perkara perceraian, bukan PMH, bukan Pidana?)

Itulah yang saya sebut tadi, setelah adanya blanko yang ditetapkan oleh Badilag, perkara perceraian kini terasa menjadi jinayah. Jika sang suami ternyata mengalami kesulitan untuk membayar sederetan nafkah itu, itulah konsekuensi atas nafkah terutang suami, penelantaran terhadap sang istri dan anak, KDRT yang terjadi, dan kesewenang-wenangan lainnya. Artinya, jika ternyata sang mantan suami tidak mampu membayar lunas jumlah nafkah yang tertuang dalam diktum putusan, demikian merupakan hukuman baginya atas “dosa-dosa” yang telah diperbuatnya. Begitulah kira-kira gambaran atas kesempatan balas dendam dan menghukum yang didapatkan istri untuk menghukum sang suami.

Andai kata setiap perkara perceraian mengharuskan sang suami menyiapkan budget yang besar sehingga harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membayar “mahal” akta cerai yang tertahan, terlepas pro dan kontranya tulisan saya ini, maka bukan tidak mungkin, instrumen hukum seperti ini cukup ampuh untuk menghambat laju kenaikan angka perceraian yang setiap tahun kian meroket, hingga populasi lelaki yang gemar menikah akan terkikis pelan namun pasti,  Wassalam!  


[1]Pasal 1365 KUH Perdata; tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Daftar Pustaka

Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Kedua, Depok: Kencana, 2017.

Ahmad al-Ha>syimi>. al-Qawa>’id al- Lugot al-As>asiyyah al-‘Arabiyyah, Beirut; Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012.

Al-S{an’a>ny. Subul al-Sala>m, Juz 3, Kairo: Da>r al-Ih{ya> al-Turas| al-‘Araby, 1960.

Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 183 ayat (3) R.Bg

Pasal 125 HIR/149 R.Bg

Pasal 2 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1365 KUH Perdata

Q.S, an-Nisa, Ayat 21.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka (2), dalam menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka (16).

Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021, “Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” .

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1322/DjA/HM.01/4/2020, “Optimalisasi  Aplikasi Gugatan Mandiri”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1)

Undang-Undang Republik IndonesiaI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang {Peradilan Agama, Pasal 84 ayat (4).