SOSIOLOGI MASALAH (SENGKETA), PERUMUSAN DAN PENYELESAIANNYA

Oleh : Nur Muhammad Huri, S.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II)

Masalah dibagi menjadi 2, yaitu masalah privat (pribadi) dan masalah publik. Masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempengaruhi orang lain dan tanpa melibatkan pemerintah dianggap sebagai masalah privat (pribadi). Masalah-masalah privat berubah menjadi masalah publik ketika diakui sebagai masalah bersama oleh sekelompok orang dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah. Masalah publik muncul karena tidak terpenuhinya kebutuhan, nilai, atau peluang yang diinginkan publik, yang realisasinya hanya dapat dipenuhi melalui kebijakan pemerintah.

Solusi terhadap suatu permasalahan dapat berubah-ubah. Permasalahan yang sama belum tentu bisa dipecahkan dengan kebijakan yang sama jika konteks lingkungan dan waktunya berbeda. Kompleksitas sebuah masalah dapat dibedakan dalam (3) tiga kategori, yakni: 1. Masalah terstruktur dengan baik (well structured), 2. Masalah agak struktur (moderately structured) dan 3. Masalah tidak terstruktur (ill structured).

Pengertian 3 masalah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Masalah terstruktur dengan baik adalah masalah yang pemecahannya hanya melibatkan beberapa pembuat kebijakan, dengan alternatif pemecahan terbatas, nilai dari pemecahan masalah disetujui dan hasilnya lebih dapat dipastikan dengan tingkat probabilitas yang dapat diperhitungkan. Semua orang sepakat masalah harus diatasi, dan sudah ada instansi yang menanganinya, serta sudah ada metode standar untuk mengatasinya.
  2. Masalah yang agar terstruktur adalah masalah yang pemecahannya melibatkan beberapa pembuat kebijakan, alternatif pemecahannya terbatas, nilai yang akan dikejar dietujui, tetapi hasilnya tidak pasti dengan tingkat probabilitas yang sulit dihitung.
  3. Masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang pemecahannya melibatkan banyak pembuat kebijakan, alternatif pemecahannya tidak terbatas, nilai yang akan dikejar masih menimbulkan konflik, dan hasil akhirnya sangat sulit diketahui dengan pasti karena tingkat probabilitasnya sangat sulit dihitung.

Dari ketiga jenis masalah tersebut di atas, jenis masalah ketiga merupakan masalah yang paling sulit dipecahkan. Masalah tersebut menuntut pemahaman mendalam melalui analisis kebijakan. Banyak masalah-masalah publik yang masuk jenis masalah tersebut, sehingga policy makers (Para penentu kebijakan) perlu mengembangkan, memilih alternatif-alternatif dan menentukan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikannya.

Menyelesaikan suatu masalah dengan benar dan tepat itu tidaklah mudah karena permasalahan publik sangat kompleks. Karakteristik masalah publik adalah sebagai berikut:

  1. Saling ketergantungan (interdependence) dengan berbagai masalah lain. Masalah publik tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan masalah lain. Masalah yang saling terkait dengan hal lain membutuhkan analisis kebijakan dan pendekatan holistik untuk memecahkan masalah tersebut supaya dapat diketahui akar permasalahannya.
  2. Subyektifitas dari masalah kebijakan. Kebijakan adalah hasil pemikiran dalam konteks lingkungan tertentu. Suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah di lingkungan tertentu, bisa jadi tidak dianggap sebagai masalah di lingkugan yang lain.
  3. Artificiality masalah, yakni suatu fenomena baru dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan untuk mengubah situasinya.
  4. Dinamika masalah kebijakan. Solusi terhadap suatu masalah selalu berubah. Masalah yang sama belum tentu bisa diselesaikan dengan kebijakan yang sama jika konteks lingkungannya berbeda. Demikian juga, masalah yang sama belum tentu bisa dipecahkan dengan kebijakan yang sama jika waktunya berbeda. Dahulu paradigma pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan paradigma pembangunan saat ini lebih mengedepankan penghormatan pada hak asasi manusia dan demokrasi karena dipandang lebih tepat dari sekedar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Perumusan masalah yang didasarkan pada asumsi, tanpa didukung data dan informasi hanya akan menghasilkan analisis penyelesaian masalah yang salah. Kendala-kendala untuk memperoleh data dan informasi yang benar dan tepat diantaranya disebabkan oleh:

  1. Kurang tersedia data dan informasi yang terbaru (up to date).
  2. Rendahnya kualitas data dan informasi disebabkan oleh rendahnya kompetensi petugas pengumpul dan pengolah data, sehingga laporannya menjadi bias dalam hal-hal tertentu.
  3. Sistem manajemen data yang tidak distandarisasi dalam klasifikasi, penyajian, keteraturan, pemrosesan dan pengukurannya.

Perumusan masalah dari segi prosesnya terdiri dari 4 tahap, yakni: 1. Pencarian masalah (problem search), 2. Pendefinisian masalah (problem defiation), 3. Spesifikasi masalah (problem specification), dan 4. Pengenalan masalah (problem sensing).

Perumusan masalah diawali dengan adanya situasi masalah, yakni serangkaian situasi yang menimbulkan rasa bersalah atau tidak puas. Kemudian dilakukan pencarian masalah oleh para analis yang terlibat sehingga diperoleh meta masalah yang belum tertata rapi. Dari meta masalah, para analis melakukan pendefinisian masalah kedalam istilah yang paling umum dan mendasar. Melalui proses spesifikasi masalah tersebut didapat masalah substantif yang kemudian berubah menjadi masalah formal, yaitu masalah yang dirumuskan secara spesifik dan jelas.

Metode merumuskan masalah dilakukan untuk mengenali, mendefinisikan dan merumuskan masalah agar masalahnya dapat dipahami dengan baik. Ada 5 metode merumuskan masalah, yaitu:

  1. Analisis batas, yakni usaha memetakan masalah melalui snowball sampling dari stake holders. Analisis kebijakan sering dihadapkan pada masalah yang tidak jelas dan rumit, sehingga perlu bantuan stakeholders untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan.
  2. Analisis klasifikasi, yakni mengklasifikasikan masalah kedalam kategori-kategori tertentu untuk memudahkan analisis.
  3. Analisis hirarki, yakni metode untuk menyusun masalah berdasarkan sebab-sebab yang meungkin dari situasi masalah.
  4. Brainstorming, yakni metode merumuskan masalah melalui curah pendapat dari orang-orang yang mengetahui kondisi yang ada.
  5. Analisis prespektif ganda, yaitu metode memperoleh pandangan yang bervariasi dari perspektif yang berbeda mengenai suatu masalah dan pemecahan-nya, misalnya dari perspektif administrasi public, prespektif politik dan perspektif ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan penyelesaian masalah ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. dalam hal ini, terdapat beberapa teori implementasinya, yaitu :

  1. Menurut Teori Goerge C. Edward III (1980) keberhasilan penerapan kebijakan dan penyelesaian masalah ditentukan 4 hal: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi dan 4) Struktur.
  2. Menurut Teori Merilee S. Grindle (1980) keberhasilan penerapan kebijakan dan penyelesaian masalah ditentukan 2 hal: 1) Isi kebijakannya (content of policy) dan 2) Lingkungan implementasinya (context of implementation).
  3. Menurut Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) keberhasilan penerapan kebijakan dan penyelesaian masalah ditentukan 3 hal: 1) Karakteristik permasalahannya (tractability of the problem), 2) Karakteristik kebijakan atau undang-undangnya (abiality of state tostructure implementation), dan 3) Variabel lingkungannya (nonstatutory variable affecting implementation).
  4. Menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) keberhasilan penerapan kebijakan dan penyelesaian masalah ditentukan 5 hal: 1) Standar dan sasaran kebijakannya, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksananya dan 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politiknya.
  5. Menurut Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) keberhasilan implementasi kebijakan dan penyelesaian masalah dipengaruhi 4 variabel yaitu: 1) Kondisi lingkungan, 2) Hubungan antar organisasi, 3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi programnya, dan 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksananya.
  6. Menurut Teori Davis L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999) keberhasilan implementasi kebijakan dan penyelesaian masalah dipengaruhi 3 variabel: 1) Logika kebijakan, 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan dan 3) Kemampuan implementator kebijakannya.

Proses pemaknaan yang dilakukan setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya itu terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri individu dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Obyektivasi adalah interaksi sosial individu dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusional. Dan Internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga sosial, dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Istilah konstruksi sosial atas realitas (sosial construction of reality) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi. Setiap individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

Konstruktivisme merupakan kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat berdasarkan struktur pengetahuan yang ada sebelumnya. Itulah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan Konstruksi Sosial.