SEPUTAR REGULASI TERKAIT DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA

Oleh : Nur Muhammad Huri, S.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II)

Dasar Hukum:

  1. UU Nomor 35 Tahun 2014 ttg perlindungan anak perubahan UU 23 thn 2002
  2. Pasal 7 UU No.16_2019_Perubahan_UU No.1_1974_tentang Perkawinan
  3. PERMA_Nomor 05 Tahun 2019 ttg Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pembahasannya terdiri dari:
    – Ketentuan Umum
    – Asas Dan Tujuan
    – Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi
    – Pengajuan Permohoan dan Pemeriksaan Perkara
    – Upaya Hukum
    – Klasifikasi Hakim
    – Ketentuan Penutup

4. SEMA NOMOR 05 TAHUN 2021, Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2021 angka 1 huruf b
Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

5. SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020, Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2020 angka 1 huruf b
Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

PEDOMAN KHUSUS Dispensasi Kawin (disesuaikan dengan Perma No. 5 tahun 2019) :

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.
(1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, atau calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
(2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.
(3) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya. (4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi