SEPUTAR KETENTUAN HUKUM POLIGAMI DI INDONESIA

Oleh : Nur Muhammad Huri, S.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II)

Salah satu pemicu suami melakukan poligami adalah suami dan istri yang telah menikah selama beberapa tahun tersebut masih belum dikaruniai keturunan. Bisa juga adanya dorongan dari pihak istri agar Suami menikah lagi dengan memilih dahulu calon istri kedua yang disetujui istri pertama. Pernah ada Istri pertama yang justru mencarikan calon istri kedua untuk suaminya dengan dipilihkan teman akrab dari istri pertama. Yang terpenting adalah status calon istri kedua harus berstatus belum menikah atau sudah sah bercerai dengan mantan suaminya. Calon istri kedua tidak dalam keadaan hamil dari mantan suaminya dan serta sudah menempuh masa iddah dari perceraiannya dengan mantan suami sebelumnya.

Pengadilan agama dalam memeriksa permohonan ijin poligami pada umumnya mempedomani ketentuan sebagai berikut:

  1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dengan merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan yang salahsatunya adalah terkait izin beristeri lebih dari seorang (Poligami), sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
  2. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan Pasal 142 RBg. Yaitu Suami yang mau berpoligami secara administrasi kependudukan tinggal dan tercatat sebagai penduduk di wilayah setempat sehingga sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Setempat.
  3. Pasal 3, 4 ayat (1), 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Dasar Perkawinan
  4. Pasal 40 s.d 44 PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 55 s.d 59 Kompilasi Hukum Islam terkait berisitri lebih dari seorang.
  5. Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana dalam perkara izin Poligami, maka Suami dan Istri wajib menempuh proses mediasi.
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 yang intinya terkait perkara izin poligami perkara aquo diatur sbb :
  7. Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat sebagaimana diatur Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
  8. Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
  9. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
    1. Permohonan izin poligami diajukan secara kontensius (gugatan), dimana pihak suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.
    1. Alasan izin poligami yang diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu dari 3 persyaratan, maka Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami. Jika salahsatu alasan di Pasal 4 ayat (2) tersebut telah terbukti, misalnya dengan alasan Istri dikategorikan istri yang tidak dapat melahirkan keturunan karena Istri pernah hamil namun keguguran dan sampai saat ini Suami dan Istri tersebut belum dikaruniai anak yang hidup. Kemudian persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Dalam hal ini bisa dibuktikan dengan bukti surat berupa surat pernyataan suami siap berlaku adil kepada istri-sitri dan anak-anaknya, surat pernyataan istri siap dimadu/dipoligami dan surat keterangan mengenai penghasilan suami setiap bulan dapat dipertimbangkan sebagai buktinya.
    1. Harta yang diperoleh oleh Suami (suami) selama dalam ikatan perkawinan dengan Istri (isteri pertama), merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Dalam hal ini bukti kepemilikan harta bersama diperlukan bukti otentik serta adanya pengakuan Suami dan Istri terkait kepemilikan objek tertentu.
    1. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta besama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam petitum permohonan perlu diminta agar harta bersama suami dengan Istrinya tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkara tersebut.
  • SEMA No. 7 Tahun 2012 – Kamar Agama – 12. Dimana dalam hal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang keduanya tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, maka pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.
  • SEMA No. 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III.A-8. Dimana Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun demikian untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.
  • SEMA No. 5 Tahun 2014 – Kamar Agama – 7, dimana Seorang isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan itsbat nikah seorang suami dengan isteri barunya yang tidak melibatkan isteri sebelumnya ke Pengadilan Agama yang menerbitkan penetapan itsbat nikah tersebut. Jika itsbat nikah dilakukan di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
  • SEMA No. 7 Tahun 2012 – Kamar Agama – 7, dimana Izin Poligami untuk WNA harus dilakukan menurut hukum Indonesia.
  • SEMA No. 2 Tahun 2019 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.f C. dimana Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan dijelaskan bahwa Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris.

Beberapa hakim dalam mengabulkan permohonan ijin poligami menggunakan pertimbangan kaidah usul fikih “menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”. Artinya poligami yang dilakukan dalam contoh kasus tertentu dilakukan dalam rangka:

  • Upaya untuk menolak atau menghindari mafsadat dianggap sebagai sebuah kebaikan.
  • Upaya untuk menarik / memperoleh sebuah kemaslahatan itu sebuah kebaikan.
  • Menolak atau menghindari mafsadat itu derajat nilai kebaikannya lebih utama, daripada hanya untuk menarik / memperoleh sebuah kemaslahatan. Dengan kata lain, Menarik / memperoleh sebuah kemaslahatan itu bernilai 1 kebaikan, sedangkan Menolak atau menghindari mafsadat itu bernilai 2 kebaikan.

Kaidah tersebut diatas dikaitkan dalam perkara permohonan ijin poligami ini digunakan untuk membandingkan 2 keadaan berbeda sebagai berikut:

  • Melakukan poligami untuk mendapatkan keturunan melalui istri yang baru itu lebih maslahat daripada menceraikan atau meninggalkan atau menelantarkan istri pertamanya yang belum bisa memberikan keturunan baginya.
  • Melakukan poligami secara resmi itu lebih maslahat karena mengambil 2 tanggungjawab atau tanggungjawabnya lebih besar daripada hanya melakukan pernikahan monogami karena suami hanya mengambil sebuah tanggung jawab saja.
  • Melakukan poligami untuk mendapatkan keturunan secara resmi itu dapat melahirkan kemaslahatan yang lebih besar daripada hanya mempertahankan pernikahan monogami yang sudah lama tidak dikaruniai keturunan.
  • Melakukan Poligami secara resmi berarti suami berani mengambil tanggungjawab dan resiko yang lebih besar yaitu untuk kemasalahatan istri-istri dan keluarganya.
  • Berpoligami sesuai jalur hukum itu lebih baik dan lebih elegan daripada melakukan perzinaan atau poligami liar ketika suami ingin mempunyai anak / keturunan.