PROSEDUR BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK

TINGKAT PERTAMA

Berperkara secara elektronik (e-Court)

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronikl:

  1. Pendaftaran perkara secara online (e-Filling),
  2. Pembayaran secara online (e-Payment),
  3. Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban),
  4. Pemanggilan secara online (e-Summons) dan
  5. Penyampaian salinan putusan secara online

Manfaat e-Court

Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

Dasar Hukum e-Court :

  1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
  2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
  4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,

Tata Cara Penggunaannya sebagai berikut :

  1. Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online
  2. Tata Cara Pembayaran Perkara Secara Online
  3. Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar
  4. Panduan E-Court untuk Pengguna Terdaftar

Silahkan Daftar Perkara anda melalui Layanan E-Court pada link berikut : https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

TINGKAT BANDING

Selain pada perkara perdata tingkat pertama, saat ini e-Court juga dapat digunakan pada upaya hukum Banding perdata, jika perkara pada tingkat pertama memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat Banding Perdata melalui e-Court :

1. Perkara Tingkat pertama diajukan secara elektronik melalui e-Court
2. Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara elektronik, proses persidangan secara litigasi dan putusan secara elektronik
2. Wajib ada email prinsipal
4. Salinan Putusan sudah di TTE (Tanda Tangan Elektronik) oleh Panitera Pengadilan

TINGKAT KASASI

  1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama Merauke (selaku Pengadilan Pengaju) untuk melakukan pendaftaan sebagai pengguna SIP.
  2. Dalam hal pemohon datang ke Pengadilan Pengaju dan mengajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali secara lisan, sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, Panitera Pengadilan Pengaju harus membantu pemohon menuangkan permohonannya secara elektronik untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali.
  3. Pemohon wajib melampirkan alasan/memori peninjauan kembali dalam pendaftaran permohonan peninjauan kembali.
  4. Panitera Pengadilan Pengaju membuat akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali secara elektronik setelah permohonan memenuhi persyaratan.
  5. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari setelah permohonan kasasi atau peninjauan kembali diregistrasi, Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon.
  6. Dalam hal termohon telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan dikirimkan secara elektronik.
  7. Dalam hal pemberitahuan dilakukan secara elektronik, bukti telah dikirimnya pemberitahuan secara elektronik berlaku sebagai relaas pemberitahuan.
  8. Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, dilakukan secara langsung.
  9. Pengiriman memori kasasi atas permohonan kasasi yang didaftarkan secara elektronik harus dilakukan secara elektronik melalui SIP.
  10. Apabila memori kasasi tidak dikirimkan secara elektronik atau melewati tenggat waktu, permohonan kasasi tidak diteruskan ke Mahkamah Agung.
  11. Memori kasasi dikirimkan kepada termohon melalui SIP.
  12. Apabila termohon atau salah seorang termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, Panitera Pengadilan Pengaju mengirimkan secara langsung salinan cetak memori kasasi kepada pihak tersebut.
  13. Termohon kasasi dapat mengirimkan kontra memori kasasi secara elektronik apabila telah terdaftar sebagai pengguna.
  14. Pengiriman kontra memori kasasi secara elektronik oleh termohon kasasi dilakukan melalui SIP.
  15. Dalam hal termohon kasasi belum terdaftar sebagai pengguna SIP, Panitera Pengadilan Pengaju harus membantu termohon melakukan pendaftaran pengguna SIP, serta melakukan pemindaian kontra memori kasasi dan mengunggahnya ke dalam SIP.

Selengkapnya pada Perma No.6 Tahun 2022

PENINJAUAN KEMBALI

  1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama Merauke (selaku Pengadilan Pengaju) untuk melakukan pendaftaan sebagai pengguna SIP.
  2. Dalam hal pemohon datang ke Pengadilan Pengaju dan mengajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali secara lisan, sepanjang permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, Panitera Pengadilan Pengaju harus membantu pemohon menuangkan permohonannya secara elektronik untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali.
  3. Pemohon wajib melampirkan alasan/memori peninjauan kembali dalam pendaftaran permohonan peninjauan kembali.
  4. Panitera Pengadilan Pengaju membuat akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali secara elektronik setelah permohonan memenuhi persyaratan.
  5. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari setelah permohonan kasasi atau peninjauan kembali diregistrasi, Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan permohonan tersebut kepada termohon.
  6. Dalam hal termohon telah terdaftar sebagai pengguna SIP atau memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan dikirimkan secara elektronik.
  7. Dalam hal pemberitahuan dilakukan secara elektronik, bukti telah dikirimnya pemberitahuan secara elektronik berlaku sebagai relaas pemberitahuan.
  8. Dalam hal termohon tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, dilakukan secara langsung.
  9. Memori peninjauan kembali dikirimkan kepada termohon peninjauan kembali melalui SIP.
  10. Apabila termohon atau salah seorang termohon peninjauan kembali tidak terdaftar sebagai pengguna SIP, Jurusita Pengadilan Pengaju mengirimkan Salinan cetak memori peninjauan kembali secara langsung.
  11. Termohon peninjauan kembali dapat mengirimkan kontra memori peninjauan kembali secara elektronik apabila telah terdaftar sebagai pengguna SIP.
  12. Dalam hal termohon peninjauan kembali belum terdaftar sebagai pengguna SIP, Panitera Pengadilan Pengaju harus membantu termohon melakukan pendaftaran pengguna SIP, melakukan pemindaian kontra memori kasasi dan mengunggah ke dalam SIP.
  13. Pengiriman kontra memori peninjauan kembali secara elektronik dilakukan melalui SIP.
  14. Dalam hal peninjauan kembali diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru, pemohon peninjauan kembali harus menyertakan surat bukti baru dalam bentuk Dokumen Elektronik pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali.
  15. Apabila pemohon pemnJauan kembali belum menyertakan surat bukti baru dalam bentuk Dokumen Elektronik pada saat mengajukan permohonan peninjauan kembali, Panitera Pengadilan Pengaju melakukan pemindaian surat bukti baru dan mengunggah ke dalam SIP.
  16. Pengambilan sumpah penemuan bukti baru dalam peninjauan kembali yang diajukan dengan alasan adanya surat bukti baru dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan pemohon peninjauan kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkarnah Agung yang mengatur mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
  17. Atas hasil pelaksanaan pengambilan sumpah penemuan bukti baru secara elektronik ataupun secara langsung, Panitera Pengadilan Pengaju bertanggung jawab untuk menuangkan berita acara pengambilan sumpah penemuan bukti baru secara elektronik dan mengunggah ke dalarn SIP.

Selengkapnya pada Perma No. 6 Tahun 2022