PERANGKAT HUKUM DALAM UPAYA MEMENUHI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh: Muhammad Taufiq Torano, S.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II)

Regulasi terkait ketentuan perkawinan dan poligami merupakan ramburambu agar pihak laki-laki tidak bertindak seenaknya saja kepada kaum perempuan dalam menegakkan kesetaraan dan keadilan gender. Seseorang yang melakukan poligami, maka dirinya dituntut mampu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada istri-istrinya, sehingga laki-laki yang berpoligami harus mampu mencukupi untuk biaya pembentukan rumah tangga Bersama istri-istrinya.

Suami yang melakukan perkawinan namun tidak bertanggungjawab, maka ia tidak bisa dikatakan beribadah dalam pernikahannya, tetapi justru berbuat maksiat dan zalim. Dalam hal seorang istri mendapat perlakuan zalim, maka ia berhak menuntut keadilan dan hak-haknya yang terampas, meskipun ia terpaksa harus menempuh jalan terakhir yakni perceraian.

Lebih Lengkapnya Klik Disini