Peradilan Agama Bukan “Tukang Stempel”

(Muhammad Ilham, Lc., M.H)

“Kasih nikah saja pak…”

Demikian salah satu ucapan yang terdengar di ruang persidangan. Mungkin maksud dari ucapan tersebut adalah “berikan ijin untuk menikah, pak”. Ucapan tersebut terdengar pada saat proses persidangan perkara permohonan dispensasi kawin tengah berlangsung. Adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua/wali dari seorang anak yang hendak melakukan perkawinan tetapi terhalang karena usia sang anak belum cukup 19 tahun.

Aturan ini sebagaimana maksud dan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada perubahan kedua dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi; (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dijelaskan pada Pasal 1 angka (5) bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Lalu mengapa harus diajukan dispensasi kawin untuk mendapatkan ijin? Bukankah pernikahan itu secara Islam hanya bersyaratkan wali, mahar, kedua calon pengantin beragama Islam dan bukan mahram, serta dihadiri oleh saksi? Pernikahan tidak mensyaratkan kekayaan, kesiapan, kematangan emosional, atau bahkan harus menghadap dan diuji dalam persidangan pengadilan terlebih dahulu. Pertanyaan dan pernyataan tersebut dapat dibenarkan, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sejatinya, pemeriksaan atas permohonan dispensasi kawin tidak menguji seberapa terpenuhinya syarat perkawinan, tetapi menguji seberapa siap lahir batin sang anak yang di bawah umur tersebut untuk melaksanakan perkawinan.

Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik dari suami maupun istri. Jika mereka menikah karena hamil di luar nikah, tentu hal ini secara psikologis jauh dari kata matang. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Secara psikologis, ibu yang telah dewasa akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya bila dibandingkan dengan para ibu muda.[1]

Dalam kacamata undang-undang, misalnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pula perlindungan hukum terhadap Anak dapat ditemukan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Di samping itu, dalam perspektif hukum Islam juga ditemukan beberapa literatur yang menjelaskan betapa pentingnya menjaga generasi yang berkelanjutan, yang kuat, serta dapat diandalkan. Di antaranya dapat ditemukan dalam al-Qur’an Allah berfirman;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya; Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa ayat 9)

Kita perlu menggarisbawahi bahwa salah satu salah satu tujuan kehadiran agama adalah untuk memelihara keturunan. Ini adalah salah satu dari lima tujuan pokok agama Islam yang terhimpun pada apa yang diistilahkan para ulama dengan maqhasid syariah. Jika demikian, maka semua upaya untuk memelihara dan memperkukuh garis keturunan didukung oleh agama.[2] Maka dari itu, Hakim akan menguji seberapa layak dan pantas perkawinan tersebut hendak dilangsungkan, dan seberapa cukup bekal yang dibawa oleh para calon mempelai untuk melangkah ke kehidupan pernikahan. Upaya undang-undang untuk membatasi usia perkawinan ini bukan tanpa maksud. Apalagi jika dituduh hanya mempersulit para pencari keadilan saja. Justru sebaliknya, kehadiran peraturan dan perundang-undangan yang membatasi usia 19 tahun sebagai usia minimal perlu diapresiasi setinggi-tingginya.

Negara mengupayakan untuk hadir serta memberikan perlindungan dalam setiap sisi manusia, agar setiap pribadi dan keluarga menjadi berkualitas. Keluarga adalah sekumpulan atau komponen-komponen dasar yang membentuk sebuah bangsa. Rapuh atau kuatnya sebuah bangsa, sangat ditentukan seberapa berkualitas pribadi dan keluarga-keluarga yang terdapat di dalamnya. Hal ini tidak bertentangan, justru sangat sejalan dengan semangat dan nilai-nilai dari ajaran agama yang menganjurkan untuk menjaga generasi bangsa dan kelangsungannya agar tetap kokoh serta kesejahteraannya dapat tetap terjamin.

Pada umumnya, desakan terhadap orang tua agar segera menikahkan anaknya meski di bawah usia adalah karena sang anak telah hamil. Gaya pacaran yang di luar batas kewajaran, serta pergaulan bebas yang tidak terkontrol dan terkendali menjadi penyebab utama. Dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, maka anak yang belum cukup usia tersebut, bersama orang tuanya, bersama dengan calon pasangan serta orang tua calon pasangannya, terlebih dahulu harus melalui tahap ‘ujian’ di hadapan Hakim agar permohonannya dapat dikabulkan. Tanpa melalui permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama, maka pihak KUA tidak akan mendapatkan legal standing untuk menikahkan sang anak.

Namanya juga ‘ujian’, boleh saja seseorang dikatakan lulus apabila mampu dan dianggap cakap menjawab pertanyaan, sebaliknya, bila tidak mampu menjawab atau menyelesaikan pertanyaan yang diajukan, maka tentu ia dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak melanjutkan ke tahap berikutnya. Bila dihubungkan dengan perkara dispensasi kawin ini, maka yang lulus ujian akan mendapatkan predikat “diijinkan” untuk menikah, sementara yang tidak lulus ujian akan “ditolak”, kembali seperti semula, ‘belajar’ lebih giat lagi agar ujian berikutnya dapat kembali lulus. Di dalam ruang persidangan inilah, para pemohon serta yang dihadirkannya akan diuji oleh Hakim sang pengadil perkara. Mereka diuji tentang apa yang ia mohonkan. Dalam petitum permohonannya, tentu saja pokok permohonan mereka agar anak yang belum cukup usia diberi ijin untuk menikah/dinikahkan oleh KUA. Dijinkan atau tidak, kembali pada ujian tadi, apakah mampu ia lewati atau sebaliknya.

Dalam Pasal 13 Perma 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa ada beberapa nasihat yang wajib disampaikan oleh Hakim untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, dalam Pasal 14 Perma Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi; a. anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Hasil dari identifikasi serta penggalian dari fakta-fakta hukum di persidangan yang dilakukan oleh Hakim pengadil perkara dari beberapa aspek tersebut di atas, yang selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah produk pengadilan yang disebut Penetapan. Bila Penetapan itu mengabulkan, maka pertimbangan dan argumentasi hukum dari sang Hakim pengadil harus tertuang dalam Penetapan tersebut, pun sebaliknya bila penetapan itu menolak, maka Hakim harus menuangkan alasan serta argumentasi hukumnya kenapa sampai perkara permohonan tersebut ditolak.

Jadi, untuk mengijinkan atau mengabulkan permohonan mereka, maka segelintir persoalan dan beberapa indikasi tersebut di atas, mulai dari yang berkaitan dengan hak-hak anak, masa depan sang anak, pendidikan sang anak, kesehatan serta sosial sang anak, betul-betul akan diuji serta ditelusuri kebenarannya di persidangan, apakah mendapatkan jaminan/tanggungan atau justru dilepas dan diterlantarkan begitu saja. Dalam persidangan itu pula, akan diuji tentang tentang motif atau sesuatu yang melatarbelakangi rencana perkawinan sang anak tersebut, seperti desakan dari orang lain, paksaan, atau bahkan ancaman, sehingga dalam proses pemeriksaan bisa saja ditemukan banyak indikasi yang melawan hukum, sehingga perkawinan tersebut kosong terlampaujauh dari nilai-nilai agama sebagaimana yang diajarkan oleh Islam.

            Dalam perjalanan karir kami sebagai hakim, banyak sekali perkawinan yang memiliki latar belakang sejarah ‘hamil duluan’ dan yang bersangkutan masih di bawah umur. Dengan memohonkan dispensasi kawin, selanjutnya oleh Hakim diuji seberapa pantas sang anak melanjutkan pernikahan meski dalam keadaan ‘terlanjur basah’. Ternyata, setelah permohonan tersebut dikabulkan, beberapa saat atau beberapa tahun melewati pernikahan, ujung-ujungnya dengan orang yang sama, datang lagi ke pengadilan dan bersidang di ruang yang sama, tapi kali ini bukan lagi berperkara dalam hal permohonan dispensasi kawin agar mendapatkan ijin nikah, tetapi dengan perkara yang berbeda, yakni cerai gugat atau cerai talak, agar pernikahan yang sebelumhya dikabulkan atas dispensasi, kini diajukan kepada pengadilan untuk diputus atau sang suami diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak. Sepadan dengan ungkapan; Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Sungguh ironi.

Jadi, meski sang anak telah hamil duluan, atau bahkan menyisakan beberapa hari lagi untuk melahirkan, jika memang sang anak belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, yakni 19 tahun, maka tidak ada jaminan bahwa permohonan dispensasi yang diajukan, mutlak akan dikabulkan. Perlu menjadi penegas, bahwa peradilan agama bukanlah lembaga yang hanya berperan sebagai “Tukang Stempel” yang sekadar menjalankan persidangan, lalu mengabulkan atau mengijinkan untuk melakukan perkawinan. Kematangan emosi dan kesiapan segala hal yang menyangkut perkawinan sang anak, haruslah diuji terlebih dahulu. Hal ini penting, mengingat, kematangan serta kedewasaan seseorang sangat menentukan kelangsungan dan kelanggenan pernikahannya. Begitu pula orang tua/wali, haruslah dimintai keterangannya terlebih dahulu, seberapa bertanggungjawab mereka atas kelangsungan pendidikan sang anak, kesehatan sang anak, serat kelangsungan perkawinan yang hendak dilaksanakan.

Karena itu, tidak berlebihan bila kita mengatakan, bahwa terlalu menggampangkan (bila enggan mengatakan melecehkan) perkawinan, jika dilaksanakan hanya untuk menutupi aib atas kehamilan sang anak. Pun yang sedang terjadi adalah sang anak sedang hamil, bisa saja kehamilannya telah diketahui oleh banyak orang, tetangga, dan lingkungan sekitar hingga tersebar kemana-mana. Jadi, apanya yang mau ditutup?


[1]Aditya P. Manjorang & Intan Aditya, The Law & Love (Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia), Visi Media; Jakarta, Cet.I, 2015, h. 86.

[2]M. Quraisy Syihab, Islam dan Kebangsaan (Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan), Tangerang; Lentera Hati, Cet.I, 2020, h. 41.