PENERAPAN MODAL SOSIAL (SOCIAL CAPITAL) DALAM PELAYANAN PADA PENGADILAN

Ananto Widagdo

Mahasiswa Universitas Siver Asia

Pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Untuk Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, diperlukan adanya peningkatan pelayanan di pengadilan agama.

Untuk mewujudkan modernisasi ini. dibutuhkan formula-formula yang diharapkan dapat mengakselerasi implementasi program modernisasi peradilan tersebut. Diantara formulasi tersebut adalah melalui fungsionalisasi modal sosial (social capital) sebagai instrumen penting dalam praktek penegakkan hukum berbasis kepekaan sosial sehingga keadilan yang selama ini dicari-cari oleh para pencari keadilan akan terlebih lebih jelas dan berpihak.

Pengertian Modal Sosial (Social Capital)

Menurut pakar sosiologi yaitu Coleman modal sosial merupakan aspek aspek dari struktur hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. sedangkan menurut Piere bourdieu, modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. dari beberapa Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa model sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait koma yang didasarkan pada nilai kepercayaan norma norma dan jaringan sosial.

Modal sosial mempunyai tiga unsur dan komponen sebagai berikut:

A. Aspek kepercayaan

menurut Fukuyama ( 1996 ) , uraian adalah yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur teratur koma dan kerjasama berdasarkan norma norma yang dianut bersama

B. aspek nilai dan norma

Setiadi dan Kolip ( 2011 ) nilai adalah bagian penting dari kebudayaan, yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan Selaras yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat.

Norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial yang mengandung sanksi, cara moral maupun fisik apabila sekelompok orang lakukan Pelanggaran atas nilai-nilai sosial.

C. Jaringan sosial

jaringan sosial merupakan ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain.

modal sosial memiliki dua dimensi yang saling terkait yaitu:

  1. dimensi kognitif/ cultural, berkaitan dengan nilai-nilai sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, Solidaritas, resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama
  2. dimensi struktural, berupa susunan ruang lingkup organisasi dan lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat

Adapun fungsi modal sebagai berikut:

  1. alat untuk menyelesai menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat
  2. memberikan kontribusi tersendiri bagi integrasi sosial
  3. membentuk prioritas sosial bagi masyarakat dengan pilar kesukarelaan
  4. membangun partisipasi masyarakat
  5. sebagai pilar demokrasi
  6. menjadi alat tawar-menawar pemerintah

Penerapan modal social dalam pelayanan pada pengadilan

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan public. Tujuan utama dari pelayanan adalah kepercayaan publik yang merupakan elemen penting modal social. Modal sosial, yang di dalamnya terdapat ikatan sosial, saling percaya antar individu, maka dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, kesaling-percayaan  ditiumbuhkembangkan pada ranah publik.

Bagi instansi Pengadilan sendiri,  modal sosial dapat membantu mengembangkan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pengadilan dan kepercayaan publik.

Komitmen bersama dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama, akan bermuara pada kepercayaan publik kepada instansi Pengadilan, berlandaskan pada kepentingan bersama, kebersamaan, ketahanan dan keberlanjutan. Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Contoh penerapan modal social pada inovasi pelayanan Pengadilan misalnya adalah:

  1. Keterbukaan

 Keterbukaan pada instansi pengadilan, hal ini dapat dilihat dari website pengadilan yang menginformasikan biaya perkara dengan jelas, selain itu terdapat juga aplikasi penghitungan baiya perkara secara mandiri oleh para pihak.

2. Fasilitas disabilitas

Selain itu adanya kelengkapan fasilitas disabilitas juga dapat kita lihat di pengadilan, hal tersebut membuat pengadilans sebagai instansi yang ramah disabilitas

3. Direktori putusan

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ mempermudah para publik untuk melihat seluruh hasil putusan pada instansi Pengadilan di seluruh Indonesia.

Diharapkan kedepannya semakin diperkuat pengetahuan tentang modal sosial terhadap para pegawai pengadilan, hal tersebut dapat diterapkan menjadi salah satu materi diklat kepemimpinan atau yang lain sehingga akan muncul inovasi – inovasi pelayanan yang lain.