PEMBUKTIAN DENGAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK

Oleh : Nur Muhammad Huri, S.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II)

Alat bukti elektronik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang sudah relevan untuk menjawab kebutuhan atas perkembangan zaman yang cepat di dunia IT. Perkembangan IT yang pesat membawa dampak positif dan negatif yang luar biasa bagi kehidupan di masyarakat. Sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum di pengadilan sebagai akibat / dampak negatif perkembangan IT itu sendiri, Maka pembuktian dengan Alat bukti elektronik di persidangan memang diperlukan alas hukum yang tepat yaitu sudah diatur dalam Undang-Undang.

Dengan berkembang pesatnya dunia IT (Informasi Tekhnologi) secara elektronik, memang harus diimbangi dengan peraturan / regulasi yang mengaturnya. Sehingga informasi / data elektronik yang sangat berkaitan langsung dengan suatu case / kasus dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta dihubungkan / dikaitkan / didukung dengan alat bukti konvensional biasa, yaitu : alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Penulis belum menemui hasil penelitian mengenai sikap hakim terhadap alat bukti elektronik sebelum disahkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hasil cetakkan / print out dari informasi / data elektronik yang diajukan pihak sebagai bukti elektronik / data elektronik, saya menilai alat bukti tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti pendukung atas alat bukti konvensional biasa untuk melengkapi fakta mengenai permasalahan yang disengketakan.

Setelah terbitnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. maka bukti elektronik / data elektronik sudah ditetapkan / diakomodir untuk dijadikan sebagai alat bukti karena memang relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini. Alhamdulilah pula, baru-baru ini juga telah ada perkembangan mengenai adanya tanda tangan elektronik untuk pejabat yang berwenang ketika menerbitkan surat elektronik yang sah dan bisa dijadikan sebagai bukti surat. Namun demikian, lembaga yang berhak menerbitkan sebuah surat elektronik juga harus menyediakan fasilitas online pula untuk memfasilitasi pihak-pihak yang menggunakan surat elektronik tersebut untuk mengkroscek keaslian surat yang diterbitkan lembaga tersebut, guna mengontrol keaslian informasi / datanya. (Sudah ada lembaga yang menerbitkan surat secara elektronik yang juga mencantumkan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang memalsukan surat elektronik yang diterbitkan oleh lembaganya tersebut).

Hasil Cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang diajukan di persidangan juga harus dibubuhi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya. Jika alat bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka sah sebagai alat bukti.

Alat bukti elektronik jika tidak dibantah lawan, berarti pihak lawan mengakuinya. Namun jika dibantah keasliannya / dianggap palsu oleh pihak lawan, maka pihak lawan yang membantah harus membuktikan bahwa bukti tersebut palsu, contoh : jika bukti surat elektronik yang diterbitkan oleh suatu lembaga dianggap palsu, maka pihak lawan harus membawa bukti surat dari lembaga terkait yang menyatakan bahwa surat elektronik tersebut adalah palsu, atau pihak lawan dapat menghadirkan saksi yang diutus oleh lembaga terkait untuk menjelaskan bahwa bukti elektronik tersebut palsu.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua : Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence), Sedangkan Hasil Cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memenuhi kriteria bukti surat, maka akan menjadi alat bukti surat yang penilaiannya disesuaikan dengan kriterianya masing-masing yaitu : akta autentik, akta sepihak atau akta dibawah tangan. Sedangkan Hasil Cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang tidak memenuhi kriteria bukti surat, maka alat bukti tersebut hanya sebagai alat bukti pendukung terhadap alat bukti konvensional biasa.

Untuk Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang  menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) dan Hasil Cetak dari Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang rumit / tidak dipahami oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka pihak yang mengajukan bukti tersebut berkewajiban menghadirkan orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 UU ITE) / saksi ahli untuk memberikan keterangan di persidangan.

Dalam hal ini, cakupan Informasi Elektronik memang sangat luas sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 1 UU ITE, yaitu : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Cakupan Dokumen Elektronik juga sangat luas, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 4 UU ITE) yaitu : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perlu pemahaman tersendiri bagi penegak hukum untuk mempelajari seputar alat bukti elektronik ini. Perlu juga di inventarisir Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence) dan Hasil Cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dari perkara-perkara yang sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap untuk dianalisis dan dirumuskan kembali agar dapat  menilai alat bukti elektronik secara tepat.