KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB AHLI WARIS MENURUT PASAL 175 KHI DAN PASAL 833 KUH PERDATA

Oleh : Nur Muhammad Huri, S.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II)

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta orang meninggal kepada yang masih hidup. Hutang menjadi kewajiban seseorang dan tidak pernah putus meskipun yang berhutang tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 174 huruf e KHI telah disebutkan definisi harta waris, yaitu: (e)  Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Secara redaksional, pasal tersebut menjelaskan tentang pengertian harta warisan. Di dalamnya juga mengandung pemahaman lain bahwa sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, maka harta waris harus terlebih dahulu digunakan membayar kewajiban pewaris, termasuk di dalamnya hutang yang ada selama pewaris hidup.

Menurut KUH Perdata, Sikap seorang ahli waris terhadap harta waris dibedakan dalam 3 pilihan yang berbeda berikut : 1. Ahli waris menerima hak waris secara penuh atau secara murni (zuivere aanvaarding). 2. Ahli waris menerima harta waris dengan syarat (beneficiae aanvaarding) dan 3. Ahli waris menolak untuk mendapat harta waris (verwerpen). Ahli waris yang secara diam-diam telah menjual sebagian harta waris atau melunasi hutang pewaris, maka dia dianggap memilih sikap menerima hak waris (Stilzwijgende aanvaarding). Jika ahli waris bersikap menerima harta waris dengan syarat atau menolak harta waris, maka pilihan tersebut harus dinyatakan secara tegas di depan Panitera Pengadilan. Sebagian ahli waris yang menjual sebagian harta waris pewaris untuk membayar hutang dari pewaris dapat dibenarkan menurut hukum. Petunjuk ini didasarkan pada Putusan PK Mahkamah Agung No. 31/PK/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010. Majelis Hakim dalam Putusan PK tersebut menegaskan bahwa suatu hutang haruslah didahulukan daripada pembagian hak waris. Gugatan waris terhadap objek sengketa yang ternyata telah dijual untuk keperluan menutupi hutang pewaris harus dilindungi secara hukum. Jika perbuatannya dianggap salah atau melanggar hukum, maka harus dibuktikan dalilnya.

  1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
    a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
    b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
    c. menyelesaikan wasiat pewaris;
    d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
  2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Dari bunyi pasal tersebut, disebutkan bahwa salah satu kewajiban ahli waris adalah menyelesaikan hutang atau kewajiban pewaris menggunakan harta bawaan pewaris ditambah bagian dari harta bersama pewaris untuk melunasi utang-utang pewaris terlebih dahulu, sebelum hartanya dibagi atau pindah kepada ahli waris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut, disebutkan: Huruf b Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Perkara permohonan penetapan ahli waris yang hanya diajukan oleh salah satu atau sebagian dari seluruh ahli waris yang berhak, maka tidak dapat diterima karena alasan kurangnya pihak dalam berperkara (plurium litis concortium). Petunjuk ini merujuk pada Putusan Kasasi perkara Nomor 506 K/Ag/2017 tanggal 19 September 2017, dimana majelis hakim dalam perkara tersebut menyatakan permohonan penetapan ahli waris tidak dapat diterima karena kurangnya pihak (plurium litis concortium). Putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang mewajibkan semua ahli waris terlibat dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan penetapan ahli waris dapat dikategorikan sebagai permohonan yang plurium listis concortium, yakni kekurangan pihak.

Kewajiban dan tanggungjawab ahli waris menurut hukum perdata umum di Indonesia merujuk ketentuan Pasal 833 KUH Perdata, yaitu: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Apabila pewaris meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban pewaris di bidang harta kekayaan beralih kepada ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata. Perpindahan hak dan kewajiban almarhum kepada ahli waris tersebut disebut Saisine. Jika pewaris memiliki utang, maka ahli waris memiliki tanggung jawab dan kewajiban dengan menggunakan harta warisan tersebut untuk melunasi hutang pewaris. Ahli waris menunaikan kewajiban pewaris dengan memikul tanggungjawab atas utang pewaris. Tujuannya untuk menghindari terjadinya sengketa dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya utang yang ditinggalkan pewaris. Bila harta warisan pewaris dikelola dengan baik, jujur dan sesuai ketentuan hukum, maka dapat menghidari timbulnya persoalah baru, baik terhadap ahli waris maupun pihak yang terkait dengan warisan tersebut.

Asas waris itu didasarkan karena kematian. Peralihan hak materiil maupun immateriil kepada ahli waris terjadi setelah seseorang tersebut meninggal. Hal ini merujuk ketentuan Pasal 123 KUH Perdata yaitu: “Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu.” Dengan demikian, semua utang seseorang yang meninggal itu mutlak menjadi beban atau kewajiban para ahli warisnya.

Ibnu Hazm menyatakan bahwa Allah mewajibkan warisan pada harta. Menurut kalangan Madzab Maliki, Syafi’i dan Hambali, disebutkan bahwa peninggalan itu mencakup semua harta dan hak yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta maupun selain harta. Hak-hak harta peninggalan itu dipergunakan untuk 4 (empat) hal, yaitu: 1) Biaya mengkafani dan memenuhi perlengkapannya sesuai tatacara yang dijelaskan dalam bab jenazah. 2) Melunasi semua utangnya. 3) Melaksanakan wasiatnya maksimal 1/3 dari sisa hartanya dan 4) Sisa hartanya dibagi kepada para ahli waris.

Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q.S. An-Nisa/4:58). Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah (Q.S. Al-Baqarah/2:283). Dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa penangguhan yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan termasuk kategori melakukan kedzoliman (HR. Bukhari dan Muslim).