DASAR HUKUM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH OLEH BANK SYARIAH

Oleh : Nur Muhammad Huri, S.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II)

Murabahah secara etimologis berarti saling menguntungkan. Murabahah secara etimologis mengacu pada harga barang dan biaya lain yang terkait dengan perolehan barang, serta keuntungan (margin) tertentu. Menurut Pasal 20 ayat (6) KHES disebutkan:

  • Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shohibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shohibul mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “c. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Murabahah itu menjual barang kepada pembeli dengan harga lebih tinggi dari harga memperoleh barang tersebut. Pembayaran barang tersebut dilakukan secara tunai atau mencicil. Selisih harga beli dengan harga jual tersebut sebagai keuntungan. Tujuan dilakukannya jual beli tersebut untuk saling membantu dan meningkatkan kesejahteraan orang lain atau masyarakat.

Tidak ada kata dalam Al-Qur’an yang secara langsung menunjukkan kata atau lafadz murabahah. Yang ada hanya lafadz-lafadz yang mengandung arti jual beli, untung dan rugi. Demikian pula dalam hadits, juga tidak ada kata yang menunjukkan kata atau lafadz murabahah secara langsung.

Imam Malik dan Imam Syafi’i secara khusus menyatakan bahwa jual beli murabahah itu sah, tetapi tidak didukung oleh penyebutan hadits yang jelas.[1] Dalil syar’i yang dijadikan dasar hukum melakukan jual beli murabahah adalah:

  1. Haram hukumnya makan harta orang lain dengan cara curang, kecuali diperoleh dengan cara perniagaan yang dilakukan suka-sama suka. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa’/4:29: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (29);
  2. Perniagaan hukumnya halal dan riba hukumnya haram. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (275);
  3. Memberi tangguh kepada orang berhutang ketika dalam kesulitan, dan kebaikan bersedekah atas sebagian atau seluruh hutang yang belum bisa dikembalikan. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:280 : Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280);
  4. Hadist tentang jual beli yang harus dilakukan suka-sama suka, yaitu: Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
  5. Ijma’ mayoritas ulama membolehkan perniagaan dengan jual beli murabahah.
Pertama :
1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah: Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
Kedua :
Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
Ketiga :
Jaminan dalam Murabahah:
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2.  Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Keempat :
Utang dalam Murabahah:
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
Kelima :
Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam :
Bangkrut dalam Murabahah:
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
 
Akad Jual Beli Murabahah, disebutkan sebagai berikut:
Pertama :
Ketentuan Umum
1. Akad bai’ al-murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
2. Penjual (al-Ba”i) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi’iyah / natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i’tibariah/syakhshiyah hukmiyah/recht person).
3. Pembeli (al-Musytari) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi’iyah/ natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i’tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechts person).
4.Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5.Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6.Mutsman/mabi’ adalah barang yang dijual; mutsman/mabi’ merupakan imbangan atas tsaman yang dipertukarkan.
7.Ra’s mal al-murabahah adalah harga perolehan dalam akad jual beli murabahah yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan.
8.Tsaman al-murabahah adalah harga jual dalam akad jual beli murabahah yang berupa ra’s mal al-murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
9.Bai’ al-murabahah al-‘adiyyah adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.
10.Bai’ al-murabahah li al-amir bi al-syira’ adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
11.At-Tamwil bi al-murabah (pembiayaan murabahah) adalah murabahah yang pembayaran harganya tidak tunai.
12.Bai’ al-muzayadah adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
13.Bai’ al-munaqashah adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
14. Al-Bai’ al-hal adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
15. Al-Bai’ bi al-taqsith adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
16. Bai’ al-muqashshah adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan melalui perjumpaan utang.
17. Khiyanah / Tadlis adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian ra’s mal murabahah.
Kedua :
Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Murabahah
Akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam bentuk bai’ al- murabahah al-‘adiyyah maupun dalam bentuk bai’ al-murabahah li al-amir bi al-syira’.
Ketiga :
Ketentuan terkait Shigat al-‘Aqd
1. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (ra’s mal al-murabahah), keuntungan (al-ribh), dan harga jual (tsaman al-murabahah).\
Keempat :
Ketentuan terkait Para Pihak
1. Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (al-Ba’i’) dan pembeli (al-Musytari) harus cakap hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penjual (al-Ba’i) harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun kewenangan yang bersifat niyabiyyah.
Kelima :
Ketentuan terkait Mutsman/Mabi’
1. Mutsman/mabi’ boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (milk al-tam).
2. Mutsman/mab’i’ harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mutsman/mabi’ harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (qudrat al-taslim) pada saat akad jual beli murabahah dilakukan.
4. Dalam hal mabi’ berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNASVII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keenam :
Ketentuan terkait Ra’s Mal al-Murabahah
1. Ra’s mal al-murabahah harus diketahui (ma’lum) oleh penjual dan pembeli.
2. Penjual (al-ba’i’) dalam akad jual beli murabahah tidak boleh melakukan tindakan khiyanah/tadlis terkait ra’s mal al-murabahah.
Ketujuh :
Ketentuan terkait Tsaman
1. Harga dalam akad jual beli murabahah (tsaman al-murabahah) harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.
2. Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai (bai’ al-hal), tangguh (bai’ al-mu’ajjal). bertahap/cicil (bai’ bi al-taqsith), dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (bai’ al-muqashshah) sesuai dengan kesepakatan.
Kedelapan :
Ketentuan terkait Produk dan Kegiatan
Murabahah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (al-tamwil bi al-murabahah), baik al-murabahah li al-amir bi al-syira’ maupun al-murabahah al-‘adiyah, berlaku ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) murabahah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
Kesembilan :
Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Murabahah merupakan salah satu pendanaan perbankan syariah yang paling umum digunakan. Murabahah cocok untuk pembiayaan parsial dan investasi oleh pelangan industri dan perdagangan. Murabahah memungkinkan pelanggan atau investor untuk melakukan transaksi objek berupa barang jadi, bahan setengah jadi, bahan baku, permesinan atau alat-alat yang ada di pasar lokal maupun internasional.
Persyaratan pembiayaan atas dasar murabahah menurut SEBI No. 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 adalah:
1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka memberikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
2. Barang adalah jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (character) dan atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital) dan atau proyek usaha (condition).
5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
7. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berupa selama periode pembiayaan.
8. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah.
9.Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
Bank juga dapat menawarkan diskon yang wajar tanpa persetujuan sebelumnya. Bank bisa minta kompensasi kepada nasabah yang membatalkan pesanan. Biaya atau kompensasi yang diajukan bank sesuai dengan ongkos nyata yang telah dikeluarkan bank.
Beberapa perbedaan pembiayaan murabahan yang perlu diperhatikan adalah:
1. Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan murabahah dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut.
2. Dalam pembiayaan murabahah, pengikatan akad jual beli umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip fiqih itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan.
3. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktek perwakilan/wakalah yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip, yaitu pertama, esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang dan kedua, esensi murabahah itu sendiri (Murabahah: kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparan harga pokok dan margin).
4. Dalam pembiayaan murabahah terdapat praktek pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada supplier. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah dan bukan transaksi jual beli.
Hal-hal tersebut di atas dijadikan perhatian utama oleh Bank Indonesia dalam menciptakan standarisasi akad murabahah supaya konsisten dan tetap sesuai ketentuan syariah dan fiqih. Contoh perhitungan praktis murabahah adalah nasabah yang ingin memiliki sepeda motor. Dia bisa datang ke bank syariah dan meminta bank untuk membelikannya. Setelah bank mengkonfirmasi dan menilai kesesuaian permintaan, bank membeli sepeda dan menyerahkannya kepada pelanggan.