PEMBINAAN KINERJA DAN HALAL BI HALAL PENGADILAN AGAMA Se-WILAYAH PTA JAYAPURA

Jayapura – Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Pengadilan Agama Serui mengikuti kegiatan berdasarkan surat Undangan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura nomor 447/KPTA.W25-A/UND.KP34.2/III/2024 perihal Pembinaan Kinerja Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berdasarkan surat Undangan ini PA Serui yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Ketua Pengadilan Agama Serui YM Bapak Muhammad Taufiq Torano,S.H.I., Panitera Bapak Saiful

Read more

PA SERUI MENGIKUTI ACARA PERINGATAN HARLAH MUSLIMAT NU KE-78 DAN HALAL BI HALAL TAHUN 2024

Serui – Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Pukul 09:00 Wit Pengadilan Agama Serui mengikuti undangan Acara Peringatan Harlah Muslimat NU ke-78 dan Halal Bi Halal Tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung Silas Papare Kabupaten Kepulauan Yapen Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui YM Nur Muhammad Huri,S.H.I. beserta perwakilan Ibu-Ibu Dharmayukti Karini Cabang Serui. Acara kegiatan yang

Read more

PA SERUI MENGIKUTI SOSIALISASI NASIONAL PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI/PK SECARA ELEKTRONIK

Serui – Pada hari Juma’t tanggal 26 April 2024 Pukul 16:00 Wit Pengadilan Agama Serui mengikuti sosialisasi Nasional pengajuan upaya Hukum Kasasi/PK secara elektronik secara daring yang diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Serui YM Bapak Muhammad Taufiq Torano,S.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui YM Bapak Nur Muhammad Huri, S.H.I., Panitera PA Serui Bapak Saiful Mujib,S.H., Kasubag PTIP Satrio Wicaksono,S.IP,M.Si, dan

Read more

 1 % APBN UNTUK LEMBAGA KEKUASAAN YUDIKATIF, KEBANYAKANKAH ???

Oleh : Nur Muhammad Huri, S.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II) Filosof asal Perancis, Baron de Montesquieu mengemukakan gagasannya tentang pembagian kekuasaan negara kedalam tiga bagian yang disebut Trias Politica yaitu : Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legeslatif dan Kekuasaan Yudikatif. Pembagian kekuasaan bertujuan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau satu lembaga saja agar tidak menjadi pemerintah yang otoriter.

Read more
1 2 3 4