1 % APBN UNTUK LEMBAGA KEKUASAAN YUDIKATIF, KEBANYAKANKAH ???

Oleh : Nur Muhammad Huri, S.H.I. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui Kelas II)

Filosof asal Perancis, Baron de Montesquieu mengemukakan gagasannya tentang pembagian kekuasaan negara kedalam tiga bagian yang disebut Trias Politica yaitu : Kekuasaan Eksekutif, Kekuasaan Legeslatif dan Kekuasaan Yudikatif. Pembagian kekuasaan bertujuan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau satu lembaga saja agar tidak menjadi pemerintah yang otoriter.

Keuangan negara di Indonesia saat ini, baik dari segi pendapatan negara maupun penggunaannya dibahas rancangannya dan ditetapkan regulasinya oleh pemangku kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kemudian pelaksana, pengelolaan dan pendistribusian anggarannya dilakukan oleh pemangku kekuasaan eksekutif. Kekuasaan yudikatif di Indonesia secara finansial diatur sepenuhnya oleh pemangku kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan yudikatif belum sepenuhnya mandiri dalam menjalankan kekuasaannya karena secara finansial masih sangat tergantung pada belas kasihan pemangku kekuasaan eksekutif kepada yudikatif.

Dr. Hinca I.P. Padjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS (anggota Komisi III DPR RI) dalam acara Seminar Internasional yang diselenggarakan PP IKAHI di Jakarta (25/4/2024) menyatakan bahwa para hakim di Indonesia melalui wadah bernanungnya (IKAHI) harus menyuarakan dan memperjuangkan agar melalui regulasi di Indonesia yang sah Lembaga kekuasaan yudikatif  ditetapkan mendapat 1 % dari APBN pada setiap tahun berjalan. Para pemangku kekuasaan yudikatif silahkan dating ke Komisi III DPR RI untuk berdiskusi, bertukar gagasan dan membicarakan independensi kekuasaanb yudikatif secara finansial dan pada saat menangani perkara

Dalam beberapa kegiatan, para pemangku kekuasaan yudikatif baik di pusat maupun di daerah terkesan dikucilkan oleh para pemangku kekuasaan eksekutif dan pemangku kekuasaan legislatif. Ini terjadi karena para pemangku kekuasaan yudikatif kurang bisa membangun komunikasi dengan para pemangku kekuasaan lainnya. Para pemangku kekuasaan yudikatif seharusnya berupaya secara maksimal untuk menjalin komunikasi yang positif dengan para pemangku kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi kekuasaan yudikatif yang independent secara finansial dan independent pada saat menangani perkara.

Pemangku kekuasaan yudikatif di Indonesia belum sepenuhnya mandiri secara finansial dalam menjalan tugas kekuasaanya karena Lembaga Kekuasaan Yudikatif di Indonesia tidak dapat menentukan sendiri secara finansial dalam menjalankan tugasnya, saat ini secara finansial masih diberi oleh pemangku kekuasaan eksekutif, tidak diatur sendiri secara prosentase dari APBN yang khusus diperuntukkan bagi Lembaga Kekuasaan Yudikatif.

Ketika besaran nilai keuangan Lembaga Kekuasaan Yudikatif masih ditentukan dan diberi oleh pemangku kekuasaan eksekutif, maka Pemangku kekuasaan yudikatif harus meminta dan mengemis untuk mendapatkan hak finansialnya, jika besaran nilai keuangan Lembaga Kekuasaan Yudikatif sudah ditentukan prosentasenya dari APBN dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang disepakati oleh 3 pemangku trias politika maka independensi bagi kekuasaan Yudikatif akan lebih terjamin. 

Untuk saat ini, tuntutan kekuasaan yudikatif untuk mendapatkan anggaran 1% dari APBN layak diperjuangan sebagai konsekwensi dari konsep negara hukum yang dianut di negara Indonesia. Lembaga Kekuasaan Yudikatif harus bisa menyelesaikan permasalahnnya sendiri. Bagiamana ia dapat menyelesaikan sengketa / perkara orang lain, jika ia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Rocky Gerung pada saat peringatan HUT IKAHI ke 70 di Jakarta menyampaikan bahwa infrastruktur dan faslitas bagi hakim harus dipenuhi jika ingin hakim yang integritas. Artinya kebutuhan hakim harus dipenuhi terlebih dahulu jika kedudukan hakim di masyarakat ingin dihormati dan dimuliakan dalam menjalankan tugasnya.