Pertimbangan / Nasehat Hukum

Pertimbangan atau Nasihat Hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan Kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan

No.PERTIMBANGAN / NASEHATLIHAT DETAIL
1Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Penandatanganan MOU MA dengan Federal Court of Australia dan Family court of Australia1KMA No. 124/KMA/SK/VIII/2004
2Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.Fatwa 052/KMA/III/2009
3Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PKSEMA No 14/2010
4Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.Fatwa 35/KMA/III/2009
5Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.Fatwa 52/KMA/V/2009
6Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilanFatwa 59/KMA/V/2009
7Putusan MA tidak berlaku surut.Fatwa 115/KMA/IX/2009
8Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lainFatwa 118/KMA/IX/2009
9Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.Fatwa 130/KMA/X/2009
10Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di PengadilanFatwa 146/KMA/XII/2009
11Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.Fatwa 148/KMA/XII/2009
12Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.Fatwa 149/KMA/XII/2009
13Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi AgamaKMA 126/KMA/SK/VIII/2011
14Tentang Penunjukan Pengadilan Magang Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim TerpaduKMA No: 003/KMA/SK/I/2011
15Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah AgungKMA No. 071/KMA/SK/V/2011