E-COURT MAHKAMAH AGUNG RI



Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkcara dari negeri kangguru (Australia), e-court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya e-court ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski Federal Court of Australia (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan paper based system dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari paper based ke paperless. Berkaitan dengan hal tersebut, Federal Court of Australia (FCA) menempuh 8 (delapan) langkah manajemen perubahan : 

  • Pertama, memastikan apakah benar-benar perlu dilakukan inovasi tersebut. Untuk melakukan inovasi harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Pada tahap ini harus dilakukan identifikasi permasalahan yang terjadi atau yang berpotensi terjadi dan peluang dilakukannya inovasi. Dalam konteks pengadilan, alasan pentingnya dilakukan perubahan misalnya banyak tunggakan atau banyak keluhan terhadap layanan pengadilan. 
  • Kedua, membentuk tim pendukung terhadap penerapan inovasi tersebut. Setelah diyakini bahwa inovasi benar-benar perlu dilakukan, langkah berikutnya adalah membentuk tim yang mendukung adanya perubahan/inovasi. Tim ini harus merupakan sebuah kelompok yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengupayakan perubahan yang meliputi unsur pimpinan pusat, hakim, aparatur peradilan dan sumber daya manusia yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT). 
  • Ketiga, merumuskan visi inovasi tersebut. Langkah berikutnya setelah terbentuk tim adalah merumuskan visi inovasi yang akan diimplementasikan. Pada langkah ini juga harus disusun dengan matang strategi untuk melakukan implementasi inovasi/perubahan tersebut. 
  • Keempat, mengkomunikasikan visi kepada seluruh aparatur peradilan. Visi yang sudah ditentukan dan strateg untuk mencapainya telah dirumuskan, selanjutnya harus dikomunikasikan (disosialisasikan) dalam berbagai kesempatan. 
  • Kelima, memberi wewenang kepada yang lain untuk mengimplementasikan inovasi/perubahan sesuai visi. Inovasi/perubahan bak sebuah virus yang harus dilularkan. Agar implementasi inovasi tersebut dapat mewabah dengan cepat, maka harus banyak agen-agen yang diberikan wewenang untuk melakukannya. 
  • Keenam, merencanakan dan menyusun program jangka pendek (quick wins). Harus dipastikan rencana tersebut terlaksana, dan segera dilakukan evaluasi serta perbaikan jika ada yang tidak sesuai maupun tidak berjalan dengan baik. 
  • Ketujuh, mempertahankan kemajuan terhadap inovasi yang telah diimplementasikan dan menghasilkan inovasi/perubahan yang lainnya. 
  • Kedelapan, melembagakan program perubahan/inovasi sebagai pendekatan baru. Jika program jangka pendek telah berhasil, maka perlu juga dilakukan duplikasi di bidang lainnya juga telah menunjukkan hasil. Langkah selanjutnya adalah memastikan inovasi/perubahan tersebut dapat dijaga kesinambungannya.

Selain 8 (delapan) langkah tersebut tentunya diperlukan kepemimpinan yang kuat dalam mengawal kebijakan Electronic Court (e-court) tersebut. Hal ini karena penerapan e-court akan memicu terjadinya perubahan yang masif di sisi administrasi peradilan. Sama seperti Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kehadirannya sebagai sebuah sistem yang baru, maka e-court pun berpotensi akan direfusal oleh beberapa kalangan apabila kesiapan implementasinya belum matang. Oleh karenanya, penerapan dan pengembangan e-court ini harus dilakukan secara hati-hati dan setiap pemangku kepentingan diberikan pemahaman yang baik mengenai manfaat penerapan e-court ini. 

% | % | % Single Page